KabarToraya.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Toraja secara resmi menyetujui usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Toraja Barat dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat. Keputusan tersebut menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan politik dan pembangunan di wilayah tersebut, setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan kajian mendalam mengenai urgensi pemekaran.
Persetujuan pemekaran ini didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Tanah Toraja, Yohanis Lintin Paembongan, mengungkapkan bahwa pemekaran Kabupaten Toraja Barat akan menjadi langkah signifikan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah Tanah Toraja, khususnya di bagian barat yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian yang memadai, terutama dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurut Yohanis, dengan pembentukan Kabupaten Toraja Barat, diharapkan akan terjadi pemerataan dalam distribusi layanan publik, yang selama ini terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan.
“Pemekaran ini bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi juga soal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga di bagian barat Tanah Toraja, yang memiliki akses yang lebih terbatas, akan merasakan dampak positif dari kemudahan pelayanan yang lebih dekat dan efisien,” ungkap Yohanis.
Rencana pemekaran Kabupaten Toraja Barat melibatkan sembilan (9) kecamatan, yang mencakup:
1. Bonggakaradeng
2. Simbuang
3. Mappak
4. Saluputti
5. Rembon
6. Bittuang
7. Masanda
8. Malimbong Balepe
9. Kurra.
Beberapa di antaranya, seperti Kecamatan Simbuang dan Mappak, bahkan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, yang semakin memperkuat posisi strategis pemekaran ini.
Dengan adanya pemekaran, diharapkan jarak dan waktu tempuh menuju layanan pemerintahan serta fasilitas publik akan lebih singkat, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses pelayanan yang mereka butuhkan.
Proses pemekaran ini dipandang sebagai upaya untuk merespons kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak akan pemerataan pembangunan. “Selama ini, banyak warga di wilayah barat Tanah Toraja yang merasa terpinggirkan dalam hal akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Dengan pemekaran ini, kita berharap tidak hanya pemerintahan yang lebih dekat, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi akan semakin merata,” jelas Rudi Andilolo, Sekretaris Daerah Tanah Toraja.
Keputusan untuk memekarkan Kabupaten Toraja Barat juga memperoleh dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta panitia pembentukan DOB Toraja Barat. Salah satu faktor penting yang menjadi landasan kuat adalah harapan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Tanah Toraja. Tokoh masyarakat dan pemuda setempat melihat pemekaran ini sebagai sebuah langkah strategis yang akan mempercepat kemajuan daerah, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kualitas hidup masyarakat.
“Pemekaran ini adalah harapan kami untuk wilayah barat Toraja yang selama ini tertinggal. Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat dan lebih fokus, kami yakin pembangunan akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar salah satu tokoh pemuda Toraja Barat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Tanah Toraja, Rudi Andilolo, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses yang diperlukan untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Toraja Barat. “Kami sudah mendengar aspirasi masyarakat sejak lama. Pemekaran ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka akan layanan yang lebih cepat, efisien, dan merata. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk mendukung semua tahapan, mulai dari pengajuan ke pusat hingga implementasi di lapangan,” kata Rudi.
Dukungan pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari masyarakat setempat, menjadi faktor kunci dalam kelancaran proses pemekaran ini. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Toraja Barat telah aktif mengajukan permintaan untuk pembentukan DOB sebagai cara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Keputusan DPRD ini merupakan hasil dari berbagai diskusi, kajian teknis, dan pertimbangan mendalam untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Secara keseluruhan, pemekaran Kabupaten Toraja Barat bukan hanya tentang menciptakan sebuah wilayah administrasi baru, tetapi lebih kepada bagaimana mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Dengan adanya DOB Toraja Barat, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan terfokus pada kebutuhan masyarakat lokal, serta mempercepat akses terhadap berbagai layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.
Dengan persetujuan DPRD ini, kini proses pemekaran Kabupaten Toraja Barat tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya, termasuk pengajuan ke tingkat pemerintah provinsi dan pusat. Masyarakat berharap, dengan adanya pemekaran ini, Tanah Toraja akan semakin berkembang dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
