KabarTorayacom — Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang baru-baru ini resmi menjadi anggota Komisi I DPR RI, yang bertanggung jawab dalam bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, serta Intelijen. Menariknya, Frederik merupakan putra asli asal Toraja, yang juga merupakan daerah pemilihannya. Kehadirannya di DPR diharapkan dapat memperkuat suara dan aspirasi masyarakat Toraja di tingkat nasional.
Sebagai purnawirawan Polri, kehadiran Frederik di Komisi I diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara TNI dan Polri. Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya memperbaiki koordinasi antara kedua lembaga ini, terutama dalam aspek digitalisasi keamanan nasional. “Beberapa polda sudah memiliki divisi siber, dan kami ingin memperluas serta memperkuat program ini di masa depan,” tuturnya.
Komisi I juga memiliki tugas penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI, yang dijadwalkan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa pengembangan Angkatan Siber akan menjadi prioritas utama, mengingat kompleksitas ancaman di dunia maya.
Frederik menganggap bahwa pembentukan Angkatan Siber merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan keamanan global. Dengan pengelolaan anggaran yang cermat, ia optimis bahwa Angkatan Siber dapat memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan siber Indonesia. “Digitalisasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini,” jelasnya.
Dalam kapasitasnya di Badan Legislasi (Baleg), Frederik akan terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang yang relevan. Ini mencakup legislasi terkait pertahanan, kepolisian, dan ketenagakerjaan, yang semuanya penting untuk memastikan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa undang-undang ini akan menjadi dasar pelaksanaan tugas TNI dan Polri di masa depan.
Frederik juga akan mengawal pengelolaan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), di mana ia memiliki pengalaman sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa, meskipun Bakamla merupakan lembaga strategis, kompleksitas masalah di perairan memerlukan sinergi dengan instansi lain seperti Polri dan TNI AU. “Kerja sama lintas instansi sangat diperlukan untuk menangani isu-isu di perairan dengan lebih efektif,” tambahnya.
Selain itu, Frederik menyoroti pentingnya pemilihan peralatan keamanan yang aman dari intervensi asing, agar TNI dan Polri dapat beroperasi secara terkoordinasi dalam pengelolaan keamanan siber. Ia menyatakan bahwa perlu ada upaya untuk menghindari benturan tugas antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut, sehingga kolaborasi yang lebih harmonis dapat tercipta.
Kehadiran Frederik di Komisi I dan Baleg menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sistem hukum dan keamanan di era digital. Dengan tugas yang menuntut keahlian dan sinergi yang kuat, Frederik dan anggota Komisi I lainnya dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan Indonesia tetap aman dan berdaulat di tengah dinamika global yang terus berubah. Sebagai putra asli Toraja, ia juga berkomitmen untuk mengangkat isu-isu yang relevan bagi masyarakat di daerah pemilihannya, memperjuangkan aspirasi mereka di kancah nasional.